TASIKMALAYA – Ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino mulai membayangi sektor pertanian di Kota Tasikmalaya. Menyikapi hal ini, Ketua Komisariat Universitas Perjuangan (Unper), Syarifal Abdi Nuruddin, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya segera merumuskan langkah mitigasi demi mencegah terjadinya krisis pangan.
Syarifal mengingatkan, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi kekeringan ekstrem tidak boleh dipandang sebelah mata. Jika tidak segera diantisipasi, anomali cuaca ini bisa melumpuhkan produktivitas lahan pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat perdesaan.
"Ancaman gagal panen akibat kekeringan ini bukan sekadar masalah teknis pertanian, melainkan juga menyangkut perlindungan dan jaminan hidup para petani di Tasikmalaya," tegas Syarifal.
Lebih lanjut, ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, di mana pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melindungi petani dari kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Menurutnya, jika kegagalan produksi ini dibiarkan tanpa mitigasi, pasokan pangan akan anjlok dan memicu krisis sistemik.
Oleh karena itu, Syarifal mendesak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya untuk mengambil langkah proaktif. Mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ia menilai kekeringan lahan harus ditangani dengan status kesiapsiagaan bencana.
"Untuk mencegah terulangnya krisis pangan seperti pada tahun 2003 silam, Pemkot Tasikmalaya harus segera mengoptimalkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sesuai amanat PP Nomor 17 Tahun 2015," ungkapnya.
Syarifal juga menekankan perlunya sinkronisasi antara perbaikan infrastruktur irigasi dan manajemen stok pangan yang akuntabel. "Dengan persiapan yang matang, kita berharap ancaman El Nino ini tidak sampai melumpuhkan kedaulatan pangan di Kota Tasikmalaya," pungkasnya.
