TASIKMALAYA – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Tasikmalaya menyelenggarakan agenda bertajuk "Konsolidasi Hari Buruh & Hari Pendidikan serta Tawasul Pergerakan Vol. II". Acara yang berlangsung di Dokar 47 pada Minggu, 3 Mei 2026 ini menjadi ruang refleksi sekaligus kritik terhadap kondisi sosial di Jawa Barat, khususnya di Kota Tasikmalaya.
Kegiatan ini secara khusus membedah dua pilar utama pembangunan bangsa, yakni sektor ketenagakerjaan dan pendidikan, dengan mengusung tema besar "Munajat Perlawanan Demi Keadilan Buruh dan Kebangkitan Pendidikan".
Penjelasan Ketua Pelaksana: Soroti Ketimpangan dan Keselamatan Kerja
Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Kegiatan, Acep Dadan, menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kota Tasikmalaya. Ia menyoroti bagaimana ketersediaan lapangan kerja saat ini tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat.
"Ketersediaan lapangan kerja yang ada di Kota Tasikmalaya ini tidak mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja yang semakin bertambah," ujar Acep Dadan dalam penjelasannya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perlindungan dan keselamatan kerja. Ia merujuk pada insiden tragis yang menimpa pekerja di sektor industri material beberapa waktu lalu sebagai peringatan keras bagi pemerintah dan pengusaha. Menurutnya, persoalan keselamatan kerja harus diperhatikan serius agar kasus seperti pekerja yang meninggal dunia akibat tertimpa material marmer tidak terulang kembali.
Acep Dadan juga menyinggung masalah administratif BPJS bagi para buruh yang seringkali masih menjadi hambatan dalam mendapatkan hak-hak dasar di lapangan.
Analisis Sektor Pendidikan Bersama Hasan
Diskusi yang dipandu oleh Amelia Sri Anjani selaku moderator ini menghadirkan Hasan selaku pengamat pendidikan sebagai narasumber utama. Dalam forum tersebut, Hasan memberikan pandangan mendalam mengenai tantangan dunia pendidikan, mulai dari proses modernisasi hingga masalah kesejahteraan tenaga pendidik.
Salah satu fokus pembicaraan adalah kondisi guru honorer di Tasikmalaya. Berdasarkan data yang dihimpun, banyak guru honorer yang masih menerima upah sangat minim, berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Angka ini dinilai sangat jauh dari standar kelayakan jika dibandingkan dengan UMK Kota Tasikmalaya yang mencapai Rp2,8 juta.
Kesenjangan ekonomi yang dialami oleh para pendidik ini menjadi catatan penting dalam diskusi tersebut, mengingat peran vital mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Komitmen Gerakan
Kegiatan ini menegaskan posisi PMII sebagai kontrol sosial yang akan terus mengawal isu-isu kerakyatan. Melalui momentum ini, ditekankan pentingnya penanganan serius terhadap angka anak putus sekolah di Jawa Barat yang jumlahnya masih mencapai belasan ribu anak, serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja yang merugikan buruh.
Acara ditutup dengan doa bersama sebagai simbol pengabdian dan komitmen untuk terus memperjuangkan keadilan bagi buruh serta peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tasikmalaya.
